Bencana gempa dan sunami di Palu sekitarnya sudah berlalu dua bulan lamanya. Namun masih teringat bagaimana lalainya pemerintah dan tampak sebagai keputus asaan dalam melakukan tanggap darurat terhadap warga dan pencarian korban bencana gempa yang tersapu ombak sunami.
Disini pemerintah tampak terlihat lambat bergerak dalam memberikan bantuan logistik, makanan, serta melakukan pencarian korban yang tertimbun puing-puing bangunan dan potongan-potongan pohon akibat terjangan sunami untuk dievakuasi.
Sebagai daerah rawan bencana, Indonesia sudah seharusnya memililiki standar pelayanan tanggap darurat dalam mengatasi bencana seperti yang pernah dilakukan Presiden ke 6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono kala ombak sunami menggulung daratan Aceh, Melaboh dan sekitarnya 2004 lalu.
Pada masa itu, SBY baru saja menjabat sebagai Kepala negara, namun bencana datang tanpa pemirsi dan memilih SBY sebagai orang yang paling bertanggung jawab dalam hal bencana tersebut. Kala itu, ratusan ribu orang meninggal, namun penanganan nya begitu cepat yang dirasakan masyarakat.
Namun tidak demikian dengan pemerintahan Jokowi-Jk. Entah lelah atau tidak siap dengan kondisional sehingga mengizinkan para korban gempa dan sunami melakukan penjarahan, dan mencuri makanan ketempat pusat perbelanjaan yang akhirnya dihentikan paksa setelah menimbulkan polemik dari berbagai kalangan.
Miris memang, baru dipemerintahan sekarang membiarkan masyarakatnya melakukan tindakan pencurian demi kelangsungan hidup paska bencana alam.
Ya, banyak pengusaha ritail mengaku mengalami kerugian atas peristiwa penjarahan terhadap toko-toko milik mereka. Bukan hanya itu, bantuan makanan dari pemerintah pun tidak merata karena keburu habis dijarah warga disepanjang jalan melintasnya kendaraan logistic dan makanan yang hendak diantar ke wilayah terkena bencana.
Seharusnya hal ini tidak boleh terjadi, belajar dari pengalaman era SBY, pemerintah dengan cepat tanggap melakukan bantuan logistic melalui udara menggunakan helikoptor agar pembagian merata ditiap daerah-daerah tertimpa bencana.
Padahal, kala itu jenderal bintang empat ini baru saja dilantik tiga bulan sebelum Aceh diguncang gempa besar mencapai 8 skala yang diikuti ombak sunami menyapu wilayah Aceh dan sekitarnya.
Dengan cepat pemerintah melakukan tanggap darurat melalui darat dengan mengirimkan bantuan baik dari militer mapun relawan mencari korban bencana,mengevakuasi korban serta pembersihan- pembersihan bekas sapuan sunami.
Begitu juga ketika gunung meletus di Sinabung juga sama. Beberapa bantuan, seperti alat pertanian dan penyaluran kredit, dimunculkan setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan empat arahan untuk menanggulangi bencana Sinabung.
Tapi dalam kasus Palu dan Donggala saya merasa pemerintah lambat dalam menangani itu, termasuk gempa di Lombok yang lebih dulu menguncang sebelum di Palu.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (bnpb) pun mengakui SBY telah memberikan salah satu kontribusi yang sangat besar kala menjabat sebagai Presiden ialah perhatian dan dukungannya di bidang bencana.
Tak salah jika Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-Moon menganugerahi Presiden SBY, Global Champion for Disaster Risk Reduction di ASEAN Summit Bali, pada 19 November 2012 silam.
Pengakuan dunia ini menjadi bukti nyata bahwa Presiden SBY telah memberikan kontribusi nyata dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Terima kasih Pak SBY!
Oleh : Sapto
Posting Komentar