Pontianak, Kalteng - Dalam rangka meningkatkan hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Malaysia khususnya dalam bidang militer, TNI Angkatan Darat menggelar rapat ke-37 Tim Perancang Operasi Darat (TPOD) Malaysia-Indonesia (Malindo). Kegiatan tersebut akan berlangsung selama 3 hari, mulai dari tanggal 23-25 September 2019 bertempat di Hotel Aston Jalan Gajah Mada No.21, Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Pontianak, Kalimantan Barat. Selasa (24/9/19)
Pelaksanaan rapat ke-37 TPOD dibuka secara resmi oleh Ketua Delegasi Indonesia, Brigjen TNI Rifki, S.E., yang diwakili oleh Pasahli Pangdam XII/Tpr, Kolonel Czi Gumuruh yang diikuti oleh delegasi dari kedua negara. Tujuan dilaksanakannya rapat ke-37 TPOD Malaysia-Indonesia (Malindo) adalah untuk menjalin serta meningkatkan kerjasama dibidang militer, pertahanan dan keamanan dalam menjaga perbatasan kedua negara.
Ketua Delegasi Indonesia, Brigjen TNI Rifki, S.E., dalam sambutannya yang dibacakan oleh Pasahli Pangdam XII/Tpr, Kolonel Czi Gumuruh berharap, pelaksanaan rapat kali ini dapat berjalan dalam suasana penuh keakraban dan persaudaraan serta menghasilkan kesepakatan terbaik dalam pelaksanaan kerjasama operasi darat di kawasan perbatasan.
Disampaikan, pada pelaksanaan rapat ke-37 ini akan dipaparkan pencapaian program kerjasama operasi di kawasan perbatasan kedua negara, yang meliputi kegiatan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan, selama kurun waktu 29 November 2018 sampai dengan 23 September 2019.
"Kita akan lakukan analisa dan evaluasi atas pelaksanaanya. Sehingga dapat dijadikan landasan dalam merancang kerjasama operasi berikutnya," katanya.
Lanjutnya, agar TPOD dijadikan sebagai wadah silaturahmi dan kordinasi sehingga dapat terjalin komunikasi antar anggota yang sedang melaksanakan patroli koordinasi (Patkor) disepanjang perbatasan darat kedua negara. Selain itu agar melaksanakan kordinasi secara intensif dengan tim perancang kompleks sehingga dapat mengatasi kendala atau masalah komunikasi dalam pelaksanaan Patkor serta dapat menghasilkan buku terjemahan dan panduan percakapan bagi menangani masalah salah paham bahasa semasa operasi.
Dihimbaunya agar kedua negara menyegerakan penempatan personel di Pos Gabungan Bersama yang baru hal ini untuk menghindari bangunan menjadi rusak. Agar bekerjasama dengan TPI dalam mengawasi kepadatan di perbatasan sempadan dari penduduk setempat dan melakukan koordinasisi secara intens dengan pihak yang terkait mengenai pembahasan perubahan statistik.
"Hal ini dalam rangka menjaga dan mewujudkan keamanan di wilayah perbatasan darat kedua negara," pungkasnya. (Pendam XII/Tpr)
Posting Komentar