Pasuruan, www.tribunusantara.com - Pemerintahan Kabupaten Pasuruan di unjuk rasa oleh beberapa elemen LSM Kota dan Kabupaten Pasuruan terkait kinerjanya tentang hasil tes uji akademis pilkades kabupaten Pasuruan tahun 2019.
Dari hasil rapat musyawarah 25 Okt 2019 Lembaga Swadaya Masyarakat dan masyarakat para calon kepala desa Kabupaten Pasuruan serentak berkumpul dalam wadah Aliansi Forum Pasuruan Bersatu.
Dari beberapa perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat Pasuruan mempertanyakan kinerja Aparatur Negara di wilayah Pemerintahan Kabupaten Pasuruan yang dianggap tidak koperaktiv dalam melaksanakan tugas negara.
Khususnya di uji akademis yang di ikuti oleh beberapa calon kepala desa Kabupaten Pasuruan, sedangkan dari Lembaga Swadaya Masyarakat Pasuruan menyampaikan hal tentang materi yang diberikan kepada para calon kepala desa yang dianggap diluar wilayah pemerintahan desa kabupaten Pasuruan.
Soal uji akademis yang di berikan oleh panitia diluar dugaan para calon kepala desa, ternyata soal yang diberikan oleh panitia kebanyakan wawasan pemerintahan di luar provinsi, menurut Lembaga Swadaya Masyarakat Pasuruan.
Dalam pelaksanaan uji akademis calon kepala desa banyak kecurangan yang dilakukan meskipun sudah ada peraturan yang dilarang untuk membawa HP namun masih dilanggar juga guna memperoleh jawaban.
Dengan adanya pelanggaran tersebut Lembaga Swadaya Masyarakat Pasuruan meminta agar panitia uji akademis pencalonan kepala desa menjalankan tugasnya yang sesuai dengan yang dibuatnya.( Tatak Woyono )
Posting Komentar